Posted on Leave a comment

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Panwaslu Kecamatan se Kota Serang Oktober 2017

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Panwaslu Kecamatan se Kota Serang Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG resmi mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi Panwaslu Kecamatan se Kota Serang per 3 Oktober 2017 ini.

CHECK Panwaslu Kota Serang membuka Pendaftaran Panwaslu Kecamatan

Baca Juga

PANWASLU KOTA SERANG
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
SE-KOTA SERANG
PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA SERANG
Nomor : 002/K/BT.07/KP.01.00/X/2017

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pemilihan Umum Provinsi,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
“Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan
calon anggota Panwaslu Kecamatan” bersama ini kami umumkan nama-nama Calon Anggota
Panwaslu Kecamatan Se-Kota Serang yang lulus Penelitian Berkas Administrasi sebagai
berikut:

Baca Juga

Baca Juga

 

Baca Juga

Advertisements
Posted on Leave a comment

Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu KAB/KOTA Se Provinsi Banten BESAR BESARAN Tahun 2017

Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu KAB/KOTA Se Provinsi Banten BESAR BESARAN Tahun 2017

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Baca Juga

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Baca Juga

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PANWASLU) KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 DAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI PROVINSI BANTEN

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Provinsi Banten, maka Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Nomor: 005/Bawaslu Banten/VI/2017, tanggal

8 Juni 2017 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan   Umum   Kecamatan,   Pengawas   Pemilihan   Umum Lapangan   dan   Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Provinsi Banten.

Baca Juga

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

  1. Persyaratan calon anggota Panwas adalah sebagai berikut:
  2. a. warga negara Indonesia;
  3. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  4. c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

  1. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  2. e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
  3. f. berpendidikan paling rendah S-1;
  4. g.   berdomisili di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga yang masih berlaku);
  5. mampu secara jasmani dan rohani.
  6. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
  7. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha

Baca Juga

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

  1. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  2. bersedia bekerja penuh waktu;
  3. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  4. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
  5. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukan kepada Tim Seleksi Panwas Kab/Kota se- Provinsi Banten dengan dilampiri:
  6. a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan dan

Baca Juga

Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;

  1. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  2. c. pas foto warna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 5 (lima) lembar berlatar belakang merah;
  3. daftar Riwayat Hidup (DRH);
  4. e.   surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit yang menyelenggarakan pemeriksaan kejiwaa (Surat keterangan ini disampaikan paling lambat pada saat pelaksanaan tes wawancara)
  5. f. surat pernyataan yang meliputi:

1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2) tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;

3) tidak pernah menjadi Tim kampanye atau sebutan lainnya yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri.

4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

5) bersedia bekerja penuh waktu;

6) kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

7) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. g. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi

menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik;

Baca Juga

  1. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
  2. Formulir berkas administrasi calon Anggota Panwas Kab/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi, atau melalui Website Bawaslu Provinsi Banten dan Website Bawaslu RI.
  3. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat Tim Seleksi calon Anggota Panwas Kab/Kota se-Provinsi Banten; Ruko STC Blok E No. 03 Jl. Raya Serang-Cilegon Km 03 Legok Drangong Taktakan Kota Serang Provinsi Banten
  4. CP. Nenden, No. HP 0822 9865 1886
  5. Dokumen pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan

2 (dua) fotocopi.

  1. Waktu penerimaan pendaftaran tanggal 17 s.d. 24 Juni 2017, setiap pukul 08.00 s.d. 17.00

WIB.

  1. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Download Surat Pendaftaran  : /cp-pub/uploads/files/download/Surat_Pendaftaran.pdf

Download Daftar Riwayat Hidup : /cp-pub/uploads/files/download/Daftar_Riwayat_Hidup_(DRH).pdf

Download Surat Pernyataan : /cp-pub/uploads/files/download/Surat_Pernyataan.pdf

Download Surat Keterangan :

/cp-pub/uploads/files/download/Surat_Keterangan_Tidak_Lagi_Menjadi_Anggota_Parpol.pdf